ANGELINE - BANYAK HAK ANAK YANG TIDAK DIDAPATKAN SEBAGAI ANAK INDONESIA

#RIP ANGELINE – IKON ANTI KEKERASAN TERHADAP ANAK

10 Juni 2015, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kasus pembunuhan anak perempuan usia 8 tahun, yang bersekolah di SDN 12 Sanur-Bali. Gadis belia ini, ditemukan tewas dan terkubur di halaman belakang rumahnya, badannya meringkuk sambil memeluk boneka perempuan berwajah korea. Sebelumnya, Angeline dikabarkan hilang dari rumah sejak tanggal 16 Mei 2015.

Angeline adalah anak yang diangkat oleh keluarga Douglash dan Margriet pada usia nya baru 3 hari. Hanya dengan kesepakatan di Akta pengakuan pengangkatan anak di Notaris, dianggap selesailah proses adopsi Angeline. Orangtua kandung Angeline (Achmad Rosyidi dan Hamidah). menerima uang Rp 1,8 juta untuk melepaskan Angeline pada orangtua angkatnya. Bisa dibayangkan, dalam usia baru 3 hari, Angeline sudah tidak lagi mendapat kasih sayang orangtuanya dan tidak merasakan air susu ibu yang selayaknya harus ia terima. Ibu kandungnya pun menyatakan tidak pernah bertemu dengan Angeline pasca memberikan kepada keluarga angkatnya, dan tiba- tiba muncul menangis meraung raung dan meratapi nasib anaknya yang mati dibunuh. Telat sudah, reaksi yang berlebihan seakan merasa bersalah yang dalam karena telah memberikan anaknya kepada orang yang tidak tepat atau ada sandiwara lain yang belum terugkap?

Dalam kasus adopsi, di akta notaris disebutkan bahwa orangtuanya tidak boleh menemui anaknya hingga ia dewasa. Secara nyata telah menghilangkan hak atas identitas Angeline dan apakah Angeline memiliki Akta Kelahiran (?) ini yang belum terungkap. Di Media pernah di tampilkan bahwa Angeline masuk dalam daftar Kartu Keluarga Douglash dan Margriet Dikhawatirkan jika ia memiliki akta kelahiran, bisa jadi nama orangtua kandung Angeline pun sudah diganti dengan nama orangtua angkatnya, sebagaimana layaknya kasus kasus adopsi anak di Indonesia. Dimana banyak orang tua yang dengan sengaja menggantikan nama orangtua asli dengan nama orangtua angkatnya di Akta Kelahiran anak angkat mereka dengan tanpa melalui proses adopsi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

UUPA no 35 th 2014, Pasal 14 ayat (2) menyebutkan “dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak; a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya. Pasal 27 , (1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. ; (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.

Jika menyimak dari sisi usia, saat tiada Angeline berumur 8 tahun dan usia sang ibu kandung 26 tahun. Angline adalah anak ke dua dari 3 saudara kandungnya. Artinya, Sang Ibu menyerahkan bayi Angeline, saat ia berusia 18 tahun. Dan bisa ditelaah bahwa ia menikah muda yaitu sekitar umur 15-16 tahun. Wajar, jika ia hanya mencari jalan termudah untuk menyelamatkan hidupnya dan anaknya dengan cara memberikannya pada orang lain. Di usia muda pula, pasutri ini sudah harus menangung dua anak dengan ekonomi yang tidak mapan dan belum bisa berfikir atau mendapat informasi yang benar tentang bagaimana proses adopsi anak dan tidak mengetahui bahwa Angeline perlu diberikan ASI selama 2 tahun untuk tumbuh kembangnya yang lebih baik. Setelah mendapat uang dan anaknya di adposi orang lain, masalah dianggap selesai.

Salah satu mengapa banyak pihak yang ingin mencegah pernikahan anak, adalah dampak yang akan ditimbulkan kedepan. Banyak orang tua merasa tidak ada masalah apa - apa jika anaknya dinikahkan pada usia muda, malah dianggap melepaskan beban ekonomi keluarga. Selain itu, UU Perkawinan no 1 Tahun 1974 dibenarkan menikah di usia 16 tahun. Namun, tanpa disadari, kasus Angeline adalah salah satu contoh nyata korban dari pernikahan anak. Dimana orangtuanya tak mampu menebus biaya rumah sakit dan butuh uang untuk memenuhi ekonomi keluarga, dan pada akhirnya mereka juga memilih untuk bercerai.

Pasal 1, UUPA no 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 26, UUPA no 35 Tahun 2014, Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;

Di kesehariannya, Angeline harus berjalan kaki sejauh 2 km menuju sekolah, tidakkah orangtua atau gurunya berfikir bagaimana keselamatan Angeline selama dalam perjalanan? Ia pun selalu tampil lusuh, kotor dan bau setibanya di sekolah. Ia tak berani mengatakan apa yang ia alami. Ada rasa takut dari sorot matanya saat ia ditanya. Ia memilih diam dan bungkam. Setelah ditanya oleh guru kelasnya beberapa kali, kenapa ia selalu terlambat (?) baru lah ia menjawab “saya harus memberi makan ayam, kucing dan anjing dulu”. Berapa ayam yang kamu kasi makan, tanya gurunya lagi. 50 ekor, jawab Angeline. Serentak teman sekelas dan gurunya menjerit kaget. Jelas dari apa yang dialami Angeline ini, adalah kasus penelantaran anak dan eksploitasi secara ekonomi. Ia dengan sengaja ditelantarkan oleh orang tua angkatnya, disuruh bekerja yang tidak sesuai dengan kemampuannya serta tidak lagi mendapat perhatian dan kasih sayang. Ia pun sering mendapat kekerasan baik fisik maupun mental (emosional), jika ia dipanggil tidak mendengar atau kerjaan yang ia lakukan masih dianggap belum bersih atau selesai.

Berdasarkan UUPA no 35 tahun 2014, pasal 13 menyebutkan (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. diskriminasi;b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Dari kasus Angeline ini pun, banyak memberikan pelajaran buat kita selaku secondary duty bearer, betapa perlunya kemampuan masyarakat untuk bisa mengidentifkasi ciri ciri terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini dimaksudkan untuk melakukan tindakan preventif atau pencegahan dari pada berakibat fatal. Seperti yang dilakukan Guru wali kelasnya, hanya mendekam dalam hati terhadap apa yang ia curigai, namun tidak ada tindakan nyata untuk menyelamatkan Angeline. Bisa jadi, Ibu Guru tersebut memang tidak dibekali pengetahuan untuk melihat ciri ciri anak yang mengalami kekerasan, dan ia juga tidak tahu harus melapor kemana atas kecurigaannya.

Tidak sama halnya dengan akses layanan kesehatan dan pendidikan, jika anak kita sakit akan mudah mencari Pak Mantri, Bidan Desa atau Pustu di Desa. Kalau anak memasuki usia sekolah, tersedia akses pendidikan baik PAUD, TK, dan SD di Desa. Disadari atau tidak, kita tidak/belum tahu kepada siapa atau lembaga atau instusi apa kita bisa/harus melaporkan kecurigaan dan temuan kita di masyarakat terkait kekerasan anak (?).

Persepsi bahwa anakku adalah urusanku, aku yang kasi makan, aku yang biayai sekolah, aku yang kasi hidup. Jadi tidak boleh ada orang lain yang ikut campur tangan. Pemahaman seperti ini tidak lagi bisa dibenarkan, urusan kekerasan bukan lagi menjadi ranah domestic dan hanya menjadi urusan pribadi orangtua saja. Tapi hal ini bisa diintervensi oleh pihak lain yang berada dilingkungan sekitar anak, baik keluarga, teman sebaya, masyarakat, guru, tetangga, pemerintah dsbnya. “Anakmu adalah Anakku, Anakku adalah Anak Kami, Anak Kami adalah anak Kita Semua - Anak Indonesia”

UUPA no 35, Tahun 2014, Pasal 72 (1) Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

Pasal 73A (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Selamat jalan Angeline, jadilah bidadari dan cahaya terang untuk anak Indonesia yang terlindungi dari segala bentuk kekerasan…amin.*YeYe*

MARDIADI : KPAD Sempat di Tolak dan Tak Dianggap, Akhirnya Mampu Membangun Desa yang Melindungi Anak

Pengantar: Membangun Kota Layak Anak bukanlah hanya “jargon” yang didukung berbagai aturan yang tidak membumi, sehingga menjadi khayalan semata. Bagaimana sebuah Kota/Kabupaten bisa Layak Anak, kalau desa/kelurahan dimana anak tinggal masih banyak yang tidak layak untuk anak?.

Hadirnya Kelompok Perlindungan Anak Desa-KPAD, telah mendekatkan layanan perlindungan anak yang selama ini tidak dirasakan keberadaannya dimasyarakat. Pentingnya pencegahan dengan sosialisasi dan promosi tentang hak hak anak dan perlindungan anak dari masyarakat untuk masyarakat, mampu membangkitkan kesadaran masyarakat secara utuh, tentang pentingnya anak bagi masa depan. Membangun Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat melalui KPAD itulah jawaban Nyata untuk mewujudkan sebuah Desa/Kelurahan Layak dan Melindungi Anak</div>

By, Yuyum Fhahni Paryani, Independent Consultant in Child Protection and Community Based Child Protection

   

Tingginya masalah - masalah anak yang terjadi di desanya membuat Mardiadi (41 tahun) tergugah untuk peduli pada masalah masalah anak. Baik disengaja atau tidak, tanpa kita sadari ternyata banyak sekali perilaku-perilaku orang dewasa yang melakukan kekerasan dan melanggar hak - hak anak. Siapa yang peduli kalau bukan kita yang ada di Desa ini. Tahun 2007, Ia bersama rekan rekan yang peduli sepakat untuk membangun Komite Pemerhati Anak (KPA) di Desa Logandu, Kec.Karanggayam, Kab Kebumen.

Laki laki berperawakan kurus ini pun dengan lugas menceritakan bagaimana pengalaman dan tantangan yang Ia hadapi dalam membangun kesadaran masyarakat sehingga mampu mewujudkan desa yang melindungi anak. Tidak mudah tentunya, tetapi inilah bentuk kepedulian dan tanggungjawab kami sebagai orangtua sekaligus warga desa Logandu. Saat ini terjadinya “perubahan perilaku masyarakat yang melindungi anak; melahirkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak; mendorong tersedianya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; ketersediaan anggaran untuk perlindungan dan partisipasi anak baik di Desa maupun Kab Kebumen.

Kepedulian dan kemampuan laki laki lulusan Tarbiyah STAINU Kebumen ini, dalam menyampaikan informasi tentang hak hak anak (Konvensi Hak Anak) dan perlindungan anak (UUPA 23/2002), memahami bentuk bentuk kekerasan terhadap anak, partisipasi anak, serta melakukan kegiatan advokasi tidaklah timbul begitu saja. Saat desanya terpilih menjadi salah satu desa dampingan Plan Indonesia yaitu lembaga yang fokus pada anak, Ayah 3 putra ini pun bersedia ikut terlibat menjadi relawan sehingga ia sering mendapat kesempatan terlibat dalam banyak pelatihan dan kegiatan anak di desanya. Sesuai dengan motto dalam hidupnya “sebaik - baiknya manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi sesama. Ia pun tak lelah untuk melakukan hal hal yang bermanfaat buat warga dilingkungannya dengan sukarela

Awalnya, kami banyak mendapat penolakan baik dari orangtua, pemerintah Desa dan Kecamatan, serta dipertanyakan keabsahan lembaga. Saat mulai melakukan sosialisasi tentang pentingnya hak hak anak dan perlindungan anak, banyak orang tua yang menentang, “Wong anak anak ku dewe, ya hak saya sebagai orang tua. Kalau kamu mencegah anak kulo kerjo neng jobo, sampeyan iso gantek no?”.

Kami juga ditolak saat membantu proses penanganan masalah anak di Kepolisian dan Kejaksaan. Lembaga kami dianggap illegal dan tidak jelas oleh pihak Kepolisian, “Siapa anda, apa maksud dan tujuan kalian datang ke sini, dan ada kepentingan apa?”. Miris juga rasanya, kenang Guru MTs ini. Akhirnya kami dibantu oleh lembaga lain (baca;LSM) yang fokus pada masalah anak dan pada akhirnya kami bisa terlibat dalam proses penanganannya. Alhamdulillah setelah itu, si anak bisa melanjutkan sekolahnya lagi

Yang paling susah lanjut Babeh panggilan akrabnya, adalah saat bicara tentang pernikahan anak yaitu adanya perbedaan pada Undang Undang Perkawinan yaitu usia anak minimal 16 tahun, padahal di UUPA usia anak dibawah 18 tahun. Budaya di desa juga sangat mempengaruhi, “kalau anak gadis usianya sudah 20 tahun itu sudah dianggap perawan kasep (perawan tua) dan kalau sudah ada yang minta atau ditembong (dilamar) buat dinikahkan, tidak boleh ditolak, karena takut anaknya bakal jadi perawan tua untuk selamanya”. Jadi kami harus melakukan sosialisasi tak hanya dimasyarakat saja tetapi juga kepada petugas KUA Kecamatan. Alhasil pernikahan anak juga sudah berkurang bahkan tidak ada lagi

Tingginya angka Drop Out (putus sekolah) anak perempuan juga sudah teratasi. Selain jauhnya jarak ke sekolah, anak anak sendiri tidak punya motivasi yang tinggi untuk melanjutkan sekolah. Tamat SD biasanya mereka tidak mau melanjutkan, dan lebih memilih kerja ke luar dari Desa. Kalau sudah ketemu cowok, pulang ke Desa, kemudian mereka menikah. Melalui KPAD, Mardiadi berhasil mensosialiasaikan pentingnya pendidikan dan mendorong pemerintah dalam membangun sekolah yang dekat dengan desa, sehingga akses sekolah menjadi lebih dekat. Sekarang anak perempuan sangat tinggi keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi. Kalau pun ada yang DO atau tidak melanjutkan sekolah, itu hanya lebih disebabkan faktor ekonomi semata-mata. Kondisi sekarang malah terbalik, anak laki laki yang banyak bekerja dan tidak melanjutkan sekolah. Ini jadi masalah juga karena terjadi diskriminasi juga terhadap anak laki laki.

Mardiadi juga menceritakan bagiamana perilaku Ibu Ibu di desa yang sering melakukan kekerasan verbal pada anak, “kalo bahasa Kebumen dibilang di goblok globok ke dan suka membanding bandingkan anaknya dengan anak orang lain”. Nah kalau anaknya mendengar, pasti ada dampak pada anak tersebut. Tapi sekarang sudah tidak lagi seperti itu dan sudah sangat terbangun komunikasi antar anak dan orang tua secara terbuka. Kekerasan terhadap anak juga sangat minim, bahkan sudah sangat jarang. Ia pun menambahkan informasi terkait dengan pemenuhan atas Hak Identitas anak, alhamdulillah saat ini hanya tinggal 0.05% saja yang belum punya akte, itupun dikarenakan faktor tehnis dan sedang dalam proses penyelesaian.

Kerja keras suami dari Kartem ini memang membuahkan hasil yang manis. Seringnya sosialisasi yang kami lakukan, masyarakat mendapat pengetahuan yang baik tentang anak, pemerintah desa pun semakin paham apa peran dan fungsi kami dimasyarakat. Penolakan tentang KPAD adalah organisasi yang dibentuk oleh Plan pun mulai memudar, kekhawatiran anaknya akan dibawa keluar negeri pun hilang. Pemdes semakin menyadari bahwa KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa) ini memang Lembaga yang sangat diperlukan dan adalah milik Desa. Berdasarkan kesepakatan bersama kami menggantikan nama KPA menjadi KPAD dan menghindari terjadinya keberagaman nama kedepan. KPAD menjadi organisasi kuat dan terorganisir, ada struktur yang jelas, ada dokumen kerja, ada alur layanan perlindungan anak, dokumentasi kegiatan, menjadikannya layak menjadi institusi Desa. Akhirnya, di tahun 2011 Pemdes pun mau mengeluarkan SK tentang Kelompok Perlindungan Anak Desa yang diakui sebagai salah satu lembaga Desa, yang mengacu pada UUPA yang menjelaskan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PA dan PERDA 9 tahun 2004 yang mengatur tentang Kelembagaan Desa di Kebumen. “Tidak ada alasan KPAD tidak ada cantolan aturan hukumnya”, tegas Ketua KPAD ini

Apalagi setelah mendapat SK Desa, peran kami untuk perlindungan anak semakin mudah. Kami bisa mendompleng kegiatan di Desa, dengan kata lain “sosialiassasi dengan banyak media dan efisiensi biaya”. Dipertemuan Desa, RW dan RT maupun kegiatan dan hajatan-hajatan Desa. Kedudukan sebagai tokoh agama di desa Logandu, sering diminta untuk memberikan ceramah-ceramah di Desa. Pada kesempatan apapun, pria yang hobby membaca dan berorganisasi ini, selalu menyelipkan pesan tentang hak hak anak dan perlindungan anak. Memang kerja KPAD ini kan lebih banyak pada pencegahan (80%) dan penanganan/merujuk kasus saja sekitar 20%

Sekarang KPAD sudah bisa diterima baik di Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan. Kami sering diundang saat ada kegiatan bersama aparat penegak hukum di tk Kabupaten, sehingga terjalin komunikasi yang aktif dan saling mengenal. Bahkan kami sudah bisa berkontak langsung dengan Polres kalau masalah anak yang tidak dapat diselesaikan di Tk Polsek.

ADVOKASI ANGGARAN, PERDES DAN PERDA PERLINDUNGAN ANAK

Perjuangan Mardiadi untuk membuat KPAD sebagai organisasi yang diakui dan berkelanjutan, ternyata masih belum selesai, dalam melaksanakan amanat perlindungan anak. Saat mengajukan anggaran untuk KPAD di Desa melalui RKA (Rencana Kerja Anggaran), pemerintah kecamatan mempertanyakan kembali siapa itu lembaga KPAD karena dianggap sebagai organisasi yang dibuat oleh Plan dan aturannya juga adalah aturan Plan. Saat itu dipanggil untuk menghadap Pak Camat, ia tak ciut nyali, bahkan sudah siap membawakan buku UUPA 23/2002 yang disahkan oleh Ibu Megawati sebagai Presiden RI dan bukan aturan dari Plan Indonesia. Saya juga membawa PERDA tentang Kelembagaan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa, biar nyambung. Saya jelaskan dan tunjukkan aturan aturannya, barulah Pak Camat mengerti dan setuju untuk memberikan anggaran operasional bagi KPAD tahun 2012. Selanjutnya, dari 15 KPAD yang difasilitasi oleh Plan Indonesia di Kebumen, kami menginisiasi pembentukan Forum KPAD di tingkat Kabupaten dan Alhamdulillah, tahun 2012 Forum KPAD terbentuk dan mendapat dukungan dari BPMPKB dengan menyediakan ruang untuk Sekretariat Forum KPAD tk Kabupaten. Saya dipercaya sama teman teman menjadi Ketua Forum KPAD tk Kabupaten

Melalui KPAD kami berhasil mendorong pembuatan PERDES Perlindungan Anak di Desa yang mengatur tentang pemenuhan hak hak anak di Desa. Baik tentang pemberian akte kelahiran; wajib mencegah adanya usia pernikahan anak dan tidak menggunakan bahasa melarang pernikahan anak pada PERDES PA, karena ada kaitannya dengan UU Perkawinan tahun 1974; tentang pekerja anak, perlu dketahui lebih lanjut dengan siapa anak itu bekerja, dengan siapa dia tinggal ditempatnya bekerja, dan nomor yang bisa dihubungi jika ingin berkomunikasi; kami juga membuat jam belajar anak yang dibuat berdasarkan kesepakatan dengan Komite Sekolah dan Guru yaitu jam 19 – 20 WIB. Orang tua juga dipastikan untuk mendampingi anak saat anak-anak belajar. Jangan saat anaknya belajar, orang tua sibuk nonton TV atau sibuk sendiri; partispasi anak dalam kegiatan desa dan proses prencanaan di tingkat desa juga menjadi prioritas; dan lain sebagainya

Kami juga sadar, bahwa Plan Indonesia tidak akan selamanya ada dan mau selesai di Kebumen (phase out). Kami bersama Plan melakukan advokasi ke BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana) serta LSM lokal di Kebumen untuk menginisiasi PERDA (Peraturan Daerah) tentang Perlindungan Anak, karena memang belum ada di Kebumen. Dalam pembuatan PERDA ini memakan proses yang cukup panjang dan lama juga mentok didewan. Setahun perjuangan kami, akhirnya PERDA penyelenggaraan Perlindungan Anak (PPA) No 3 tahun 2013 di sahkan dan ada klausul yang jelas tentang kelembagaan KPAD yang diakui sebagai lembaga yang menyediakan layanan Perlindungan Anak di Desa.

Untuk memperkuat pelaksanaan PERDA PPA, harus dilanjutkan dengan pembuatan PERBUB yang mengamanatkan bahwa setiap Desa/Kelurahan harus membentuk KPAD/K. Namun, setelah ada PERDA dan PERBUB kebijakan ini belum bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Kami pun bersama BPMPKB ditahun 2015 ini mengadakan pertemuan lintas sektoral antar SKPD dan meminta SEKDA untuk memfasilitasi pertemuan agar semua SKPD mendukung terbentuknya KPAD/K di semua Desa. Hingga kini sudah terbentuk 84 KPAD/K di Kebumen dan tahun 2016 ini diharapkan seluruh desa di Kebumen sejumlah 449 KPAD terbentuk. Setelah ada payung hukum, ditahun 2015, KPAD sudah mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 80 juta, Forum Anak Rp 70 juta dan untuk pemenuhan PA Rp 125 juta. Sekarang, KPAD sudah menjadi partnernya pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan KPAD di desa desa lain serta terlibat aktif jika ada masalah masalah anak

MENINGKATKAN PARTISIPASI ANAK DALAM PEMBANGUNAN

Mardiadi menjelaskan bahwa peran lain dari KPAD adalah menjadi pendamping kelompok anak dan bagaimana menjadikan anak mampu dan berdaya. Sebagai pendamping anak, Mardiadi selalu mempromosikan pentingnya suara anak untuk di dengarkan, baik dirumah dan dilingkungannya.

Anak anak pasti bisa, asal dberi ruang dan kesempatan oleh orang dewasa untuk berperan serta dimasyarakat. Misalnya, dalam sosialisasi dan promosi hak anak, peran anak sangat penting, karena melalui teman sebaya akan sangat mudah untuk dimengerti dan dipahami (peer educator). Ketika anak punya masalah, akan lebih enak kalau mereka menceritakannya melalui anak. Anak anak juga aktif membuat brosur, pamflet, stiker, kegiatan seni baik lewat theatre dan drama yang mempromosikan hak hak anak

Kami sebagai orang dewasa harus memberi ruang bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan yang kami wujudkan dalam bentuk partisipasi anak dalam rencana penyusunan pembangunan desa. Pelibatan anak ini bukan lagi formalitas yaitu hanya datang untuk “mengamini” dan sekadar hadir saja disitu, tetapi mereka benar benar memberikan masukan yang jelas dari sudut pandang anak. Dan semua proses sudah kami mulai pada tingkat dusun dulu, kemudian di tk Desa, kecamatan dan juga Kabupaten. Kan sekarang Forum anak sudah ada dari tk Desa, Kecamatan hingga Kabupaten.*Yy*